Forum Konsultasi Publik mempertemukan Sekretariat DPRD dengan OPD, akademisi, dan generasi muda untuk membuka capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) apa adanya, termasuk yang belum mencapai target.
Empat tujuan di balik Forum Konsultasi Publik.
Forum Konsultasi Publik (FKP) Sekretariat DPRD Kota Samarinda bukan sekadar agenda seremonial. Forum ini dirancang sebagai ruang bersama untuk mengukur, mendengar, dan memperbaiki layanan.
Wadah Dialog Partisipatif
Ruang diskusi terbuka antara sekretariat dan para pemangku kepentingan (OPD, akademisi, perwakilan masyarakat, hingga peserta magang) untuk menyelaraskan kebijakan dan standar pelayanan dengan kebutuhan nyata publik.
Memaparkan Evaluasi Layanan
Menyampaikan secara transparan upaya peningkatan kualitas layanan, khususnya 15 jenis standar pelayanan beserta capaian IKM yang diukur melalui sistem E-KIANPUAS.
Menjaring Masukan, Kritik, dan Saran
Mendengarkan langsung tanggapan dan gagasan konstruktif peserta, yang kemudian dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan konkret di lingkungan Sekretariat DPRD.
Meningkatkan Tata Kelola Layanan
Memastikan pelayanan publik berjalan lebih transparan, akuntabel, responsif, tepat sasaran, dan harmonis.
Layanan kepegawaian internal mencatat kepuasan tertinggi.
Sekretariat DPRD mengelola 15 jenis pelayanan yang terintegrasi secara digital melalui aplikasi E-KIANPUAS milik Bagian Organisasi. Paparan capaian disampaikan oleh Ibu Eni Sri Sulistiawati, Plt. Kepala Bagian Umum. Lima layanan teratas berikut meraih predikat sangat baik.
Garis emas menandai target kinerja lembaga (90%)
Mengakui selisih antara capaian dan target.
Secara akumulatif, rata-rata nilai seluruh layanan berada di angka 89%, sedikit di bawah target kinerja lembaga sebesar 90%. Angka ini disampaikan secara terbuka di hadapan peserta forum.
Ada 6 layanan yang masuk kategori “Baik”. Lima di antaranya dipaparkan rincian skornya:
Tiga layanan tanpa skor IKM
Tiga dari 15 layanan belum memiliki nilai IKM pada periode evaluasi ini. Penyebabnya bukan kinerja, melainkan dinamika periodesasi kegiatan administrasi.
Fasilitasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir)
Belum ada responden yang mengisi, atau belum memasuki periode pengisian.
Layanan Pensiun
Tidak ada pegawai sekretariat yang memasuki masa pensiun pada tahun berjalan.
Pengganti Antar Waktu (PAW)
Tidak ada agenda pergantian antarwaktu anggota DPRD pada tahun ini.
Serius dalam substansi, hangat dalam suasana.
Plt. Sekretaris DPRD Kota Samarinda, Eddy Syahrani, S.Sos., membuka forum dengan yel-yel internal sekretariat. Menurut beliau, perbaikan kualitas layanan membutuhkan masukan konstruktif yang lahir dari rasa kebersamaan.
“Satu keluarga, satu pikiran, satu kekuatan.”
singgah sebentar membeli manggis.
Mari satukan pikiran dan pemahaman,
demi layanan publik yang lebih harmonis.
Pimpinan, pengawas, akademisi, dan generasi muda duduk semeja.
Berdasarkan dokumen agenda resmi, forum ini melibatkan unsur pemangku kepentingan yang inklusif.
Drs. Rusdi
Wakil Ketua II DPRD Kota Samarinda
Eddy Syahrani, S.Sos.
Plt. Sekretaris DPRD Kota Samarinda
Eni Sri Sulistiawati
Plt. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD
Unsur Legislatif
- Anggota Alat Kelengkapan Dewan
Pengawas & Teknis Pemkot
- Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
- Inspektorat Kota Samarinda
- BKPSDM Kota Samarinda
Perguruan Tinggi
- Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (2 orang)
- Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda (2 orang)
- UINSI Samarinda (2 orang)
Internal & Generasi Muda
- Tenaga Pakar
- 10 orang staf per bagian
- 5 perwakilan staf PJLP
- 4 perwakilan mahasiswa/siswa PKL
Data yang jujur dan ruang kritik yang terbuka adalah fondasi layanan publik yang lebih baik.
Evaluasi berbasis data, keterbukaan mengakui selisih target (89% dari target 90%), dan sistem digital E-KIANPUAS menjadikan perbaikan layanan lebih dari sekadar wacana. Punya masukan untuk layanan kami? Sampaikan melalui surel.
Sumber: Humas Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Forum Konsultasi Publik, 20 November 2026. Ferry Sachfiari A, SE



